Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku1.Siti Resmi

Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku1.Siti Resmi

Judul Buku:Perpajakan – Teori dan Kasus Edisi 9 Buku1 Beserta CD Lampiran

Pengarang:Siti Resmi

Penerbit:Salemba Empat

Cetakan :Edisi 9

Tahun Terbit:2016

Bahasa:Indonesia

Jumlah Halaman:514

Kertas Isi:HVS

Cover:Soft

Ukuran:19 x 26

Berat:1000

Kondisi:Baru

Harga: Rp     149,900 DISKON

Bayar: Rp     127,300

Stock:1

Perpajakan – Teori dan Kasus Edisi 9 Buku1 Beserta CD Lampiran

Pengarang : Siti Resmi

Penerbit : Salemba Empat

DAFTAR ISI

BAB 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Definisi

Ciri-Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak

Pungutan Lain Selain Pajak

Fungsi Pajak
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)3

Fungsi Regularend (Pengatur)          

Kedudukan Hukum Pajak

Pembagian Hukum Pajak

Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak Formil 

Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Jenis Pajak..

Tata Cara Pemungutan Pajak

Tirnbulnya Utang Pajak

Ajaran Materiil           

Ajaran Formil            

Berakhirnya Utang Pajak

Tarif Pajak

Tarif Tetap     

Tarif Proporsional (Sebanding)         

Tarif Progresif (Meningkat)   

BAB 2 KETENTUAN UMUM  DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak         

Hak-Hak Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian dan Fungsi NPWP dan PKP       

Tempat Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP  

Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP         

Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik     

Wajib Pajak Pindah   

Penghapusan NPWP 

Pencabutan Pengukuhan PKP          

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP serta Pengukuhan dan Pencabutan NPPKP dengan Sistem e-Registration    

Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan

Cara Pembayaran Pajak       

Tempat dan Sarana Pembayaran Pajak        

Surat Setoran Pajak (SSP)     

Pemotongan/Pemungutan      

Pelaporan      

Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)       

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)           

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)           

Kelebihan. Pembayaran Pajak

Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu   Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu  

Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Orang Pribadi Bukan Subjek Pajak Dalam Negeri      

Tata Cara Pembayaran Kelebihan Pajak      

Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Paksa

Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali

Keberatan      

Banding  -

Peninjauan Kembali (PK)        

Kelebihan Pembayaran Pajak karena Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali        

Pembukuan, Pemeriksaan, dan Penyidikan

Pembukuan    

Pemeriksaan  

Penyidikan     

Ketentuan bagi Petugas Pajak

Sanksi Pajak

Sanksi Administrasi    

Sanksi Pidana

BAB 3 PAJAK PENGHASILAN (UMUM)

Pendahuluan

Definisi

Dasar Hukum

Subjek Pajak

Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri 

Kewajiban Pajak Subjektif     

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri    

Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak     

Penghasilan yang PPh-nya Bersifat Final     

Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak    

Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap

Penentuan Laba Bentuk Usaha Tetap            Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang Ditanamkan Kembali di Indonesia        

Pengurangan Penghasilan

Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (Deductible Expense)         

Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (Non-Deductible Expense)   

Menghitung Pajak Penghasilan.

Tarif Pajak     

Penghasilan Kena Pajak (PKP)        

Pelunasan Pajak Penghasilan

Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan Melalui Pihak Lain

Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri   

Pelunasan Pajak Saat Sesudah Akhir Tahun Pajak   

BAB 4 PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pajak Penghasilan atas Penghasilan. dari Usaha yang Diterima/Diperoleh

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pengertian      

Wajib Pajak    

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak    

Menghitung PPh Bersifat Final I       

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan           

Pajak Penghasilan Bersifat Final Pasal 15
Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri         

Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri

Pajak Penghasilan atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri    

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Bersifat Final Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Berta Diskonto SBI           

Pajak Penghasilan atas Transaksi Sahara dan Sekuritas Lainnya    

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi        

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian        

Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan          

Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi        

Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta berupa Tanah dan/atau Bangunan        

Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi           

Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi   

Surat Pemberitahuan Masa Dan Bukti Pemotongan

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Hak Pemotong Pajak 

Kewajiban Pemotong Pajak  

Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak        

Kewajiban Wajib Pajak         

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)

Menghitung Pajak Penghasilan Pasal. 21

Tarif PPh Pasal 21    

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21/26          

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak    

Tata Cara Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Hitungan 1     

Hitungan 2     

Hitungan 3     

Hitungan 4

Hitungan 5     

Hitungan 6     

Hitungan 7     

Hitungan 8     

Hitungan 9     

Hitungan 10   

Teknik Penghitungan dan Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21/26

Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21  

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21/26    

Kasus 

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Juh 2016         Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2016

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak September 2016

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak December 2016

BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pemungut Pajak

Objek PPh Pasal 22

Kegiatan yang Tidak Dikenakan PPh Pasal 22

Saat Terutangnya PPh Pasal 22

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Sifat Pemungutan

Menghitung PPh Pasal 22

Contoh Penghitungan

Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemotongan

BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Menghitung PPh Pasal 23

Tarif   

Dasar Pengenaan Pajak        

PPh atas Dividen, Bunga, dan Sewa 

Contoh Penghitungan

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Surat Pemberitahuan Masa dan Bukti Pemotongan

BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Permohonan Kredit Pajak Luar Negeri

Penggabungan Penghasilan

Penentuan Sumber Penghasilan

Besarnya Kredit Pajak yang Diperbolehkan

Ketentuan Kredit Pajak Luar Negeri 

Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Dalam Negeri    Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha Luar Negeri Penghitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara           

Pengurangan/Pengembalian PPh Luar Negeri

BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Menghitung Angsuran Bulanan

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan     

Penyetoran dan Pelaporan    

Menghitung Angsuran PPh untuk Bulan-Bulan Sebelum Batas Waktu Penyanlpaian SPT Tahunan PPh

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Apabila dalam Tahun Berjalan

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak yang Lalu

PPh Pasal 25 Dalam Hal-Hal Tertentu

Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian       

Wajib Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur           

SPT Tahunan PPh Tahun yang Lalu Disampaikan setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan    

Wajib Pajak Diberikan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh     

Wajib Pajak Membetulkan Sendiri SPT Tahunan PPh yang Mengakibatkan Angsuran Bulanan Lebih Besar daripada Angsuran Bulanan Sebelum Pembetulan       

Terjadi Perubahan Usaha atau Kegiatan Wajib Pajak         

PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru; Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang­Undangan Harus Membuat Laporan Keuangan Berkala; dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan Tarif Paling Tinggi 0,75% (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Persen) dari Peredaran Bruto

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi           

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN dan BUMD

Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Harus Membuat Laporan Keuangan Berkala           

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu           

Penyetoran clan Pelaporan PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bepergian Ke Luar Negeri

Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan Bertolak ke Luar Negeri           

Tata Cara Pengecualian Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang Akan Bertolak ke Luar Negeri         

BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 26

Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

Tarif   

Penghitungan PPh Pasal 26  

Sifat Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 26

Sifat Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 26           

Penyetoran clan Pelaporan PPh Pasal 26    

BAB 11 REKONSILIASI FISKAL DAN PRAKTIK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh

Rekonsiliasi Fiskal

Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal    

Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan

Keuangan Fiskal        

Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal dan Kasus Pengisian SPT

Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan         

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Rafi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Rafi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Yuliana

DAFTAR PUSTAKA D-1

INDEKS  1-1

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article