Pidana Kehutanan.Wartiningsih

Pidana Kehutanan.Wartiningsih

Judul Buku	:	Pidana Kehutanan – Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan
Pengarang	:	Dr. Wartiningsih, SH., M. Hum.
Penerbit	:	Setara Press – Malang
Cetakan	:	Ke - 1
Tahun Terbit	:	2014
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	183
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	16 x 23
Berat	:	300
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       63,000	DISKON
Bayar	:	Rp     50,300
Stock	:	1

Pidana Kehutanan – Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan

Pengarang : Dr. Wartiningsih, SH., M. Hum.

Penerbit : Setara Press – Malang

DAFTAR ISI

BAB I KONSEP PENGELOLAAN HUTAN —1

BAB II KETERLIBATAN PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN _10

1. Pejabat kehutanan sebagai Subjek Hukun dan Pelaku Penegak Hukum 11
2. Motif Tindak Pidana Kehutanan dalam Konsep Negara Hukum dan Teori Anomi 20
3. Pengaturan Norma Tindak Pidana bagi Pejabat di Beberapa Negara 27
4. Brazil 37
5. NSW-Australia 42
6. Republic of South Africa 46
7. Perumusan Norma tentang Perbuatan Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan dalam Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 49
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlin­dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 50
9. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara 52
10. Perbandingan Jenis Perbuatan Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan antara Indonesia dengan Negara Lain 60

BAB III PERUMUSAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN JABATAN —65

1. Urgensi Perumusan Perbuatan Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 67
2. Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 70
3. Konsep Perumusan Perbuatan Pidana bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 75
4. Konsep Perumusan dan Acuan Yuridis 91
5. Kajian Teoritik 98
6. Alasan Sosiologis _120
7. Kajian Filosofis 122
8. Jenis Sanksi Pidana yang Dapat Ditetapkan bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 123
9. Acuan Yuridis _126
10. Kajian Teoritik 127

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BALI PEJABAT PUBLIK-129

1. Menentukan Unsur Kesalahan bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 129
2. Penyertaan dalam Tindakan Pidana Kehutanan 131
3. Tujuan Pemidanaan bagi Pejabat yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan 136
4. Pejabat Kehutanan yang Melanggar Perintah atau Larangan yang Berkaitan dengan Jabatan Bertanggung Jawab Secara Pribadi (Individual Responbility)-145
5. Acuan Yuridis _151
6. Kajian Teoritik _152
7. Kajian Filosofis 157
8. Kajian Prektik Hukum 157

GLOSARTUM —172

INDEKS 178

DAFTAR PUSTAKA _179

SEKILAS TENTANG PENULIS 184

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article