Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.Kadri Husin

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.Kadri Husin

Judul Buku	:	Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Pengarang	:	Kadri Husin – Budi Rizki Husin
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2016
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	186
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Flexi
Ukuran	:	15 x 23 cm
Berat	:	300
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       53,000	DISKON
Bayar	:	Rp       42.300
Stock	:	1

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Pengarang : Kadri Husin – Budi Rizki Husin

Penerbit : Sinar Grafika

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Sistem Hukum
2. Sistem Peradilan Pidana
3. Beberapa Definisi Sistem Peradilan Pidana
4. Perlunya Peradilan Pidana
5. Keterpaduan dalam Sistem Peradilan. Pidana
6. Keterpaduan sebagai Rangkaian Kegiatan
7. sebagai Metode
8. Alasan Keterpaduan
9. Upaya Meningkatkan Keterpaduan
10. Peranan Sikap Mental dalam Keterpaduan

BAB 2 MODEL PROSES PERADILAN PIDANA

1. Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Pendekatan Sistemik
2. Hukum Pidana dalam Paradigms Sistem Hukum
3. Integritas dan Profesional Penegak Hukum
4. Sistem Nilai Proses Peradilan. Pidana
5. Due Process Model dan Crime Control Model
6. Crime Control Model
7. Due Process Model
8. Family Model
9. Model Proses Peradilan Pidana Indonesia
10. Sistem Nilai Berkaitan dengan Asas-Asas Peradilan Pidana
11. Asas Praduga Tak Bersalah
12. Asas Memperoleh Bantuan Hukum
13. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Muka Hukum
14. Asas Oportunitas
15. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

BAB 3 TAHAP-TAHAP PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA

1. Tahap di Kepolisian
2. Penyelidikan
4. Penangkapan
5. Penahanan
6. Penggeledahan
7. Penyitaan
8. Berakhirnya Tugas Polisi dalam Penyelidikan
9. Tahap Pemeriksaan di Kejaksaan
10. Prapenuntutan
11. Dakwaan dan Penuntutan
12. Penghentian Penuntutan
13. Pelimpahan Perkara oleh Kejaksaan ke Pengadilan
14. Pemeriksaan Perkara oleh Hakim di Pengadilan
15. .
16. Macam-Macam Pemeriksaan di Persidangan.
17. Acara Pemeriksaan. Biasa
18. Acara Pemeriksaan Singkat
19. Acara Pemeriksaan Cepat
20. Keputusan Pengadilan
21. Upaya Hukum untuk Menolak Keputusan Pengadilan
22. Upaya Hukum Biasa
23. Pemeriksaan Banding
24. Pemeriksaan Kasasi
25. Upaya Hukum Luar Biasa
26. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
27. Peninjauan Kembali Putusan
28. Pelaksanaan Putusan Hakim
29. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
30. Tahap Lembaga Pemasyarakatan
31. Fungsi Sosial Lembaga Pemasyarakatan
32. Hubungan Lembaga Pemasyarakatan dengan Masyarakat
33. Penasihat Hukum dalam Tahap Proses Peradilan Pidana
34. Hubungan Antarbadan-badan Peradilan Pidana
35. Hubungan Kepolisian dengan Penuntut Umum dan Pengadilan
36. Hubungan Jaksa dengan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan

BAB 4 DISKRESI DALAM PENEGAKAN HUKUM PI-DANA

1. Diskresi
2. Penegakan Hukum
3. Diskresi Penegakan Hukum Pidana dalam Kaitan HAM
4. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa
5. Relevansi Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana yang Adil dan Layak
6. Tujuan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa sebagai Jaminan Pengakuan terhadap HAM
7. Tujuan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Me­melihara Solidaritas Masyarakat
8. Tujuan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Mewujudkan Peradilan Pidana yang Jujur (Fair Trial)
9. Keuntungan dan Kerugian Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana

DAFTAR PUSTAKA

PROFIL PENULIS

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article