| Judul Buku | : | Pajak dalam Entitas Bisnis | |
| Pengarang | : | Agus Sambodo | |
| Penerbit | : | Salemba Empat | |
| Cetakan | : | Ke-1 | |
| Tahun Terbit | : | 2015 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 378 | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 19 x 26 | |
| Berat | : | 600 | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 137,900 | diskon 15% |
| Bayar | : | Rp 117,215 | |
| Stock | : | 1 | |
Pajak dalam Entitas Bisnis
Pengarang : Agus Sambodo
Penerbit : Salemba Empat
DAFTAR ISI
TENTANG PENULIS III PENGANTAR PENULIS V DAFTAR ISI VII
BAB 1 PENGANTAR 2
PENGERTIAN PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA 4
SUMBER DAN KEDUDUKAN HUKUM PAJAK 5
PENAFSIRAN PAJAK DALAM HUKUM PAJAK 7
FUNGSI PAJAK 7
PERLAWANAN TERHADAP PAJAK 8
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK 9
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 9
STRUKTUR PEMUNGUTAN PAJAK 11
CARA DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 11
ASAS PENGENAAN PAJAK (YURISDIKSI PEMAJAKAN) 12 TARIF PAJAK 13
UTANG PAJAK 14
ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN 15
BAB 2 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 20
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 20
JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN 39
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN 52
PENAGIHAN PAJAK 57
KEBERATAN DAN BANDING (PASAL 25 UU KUP) 59
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK 62
KETENTUAN PIDANA 67
WAKIL DAN KUASA WAJIB PAJAK, RAHASIA JABATAN, DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA 72 HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN 75
PENINJAUAN KEMBALI 81
BAB 3 PPH PASAL 21/26 84
KETENTUAN YANG MENGATUR PPH PASAL 21 84
PENGERTIAN 84
PEMOTONG PPH PASAL 21/26 87
SUBJEK PPH PASAL 21 DAN/ATAU PPH PASAL 26 88 OBJEK DAN BUKAN OBJEK PPH PASAL 21 DAN/ATAU 26 90 KEWAJIBAN 91
SAAT TERUTANGNYA PAJAK 93
CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21 93
TARIF PPH PASAL 21 DAN PENERAPANNYA 94
BAB 4 PPH PASAL 22 102,
KETENTUAN YANG MENGATUR PPH PASAL 22 102
PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPH PASAL 22 102
OBJEK PPH PASAL 22 103
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENCATATAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 103
BAB 5 PPH PASAL 23 118
KETENTUAN YANG MENGATUR PPH PASAL 23 118 PEMOTONG PPH PASAL 23 118
SAAT TERUTANGNYA PAJAK 119
OBJEK DAN TARIF PPH PASAL 23 119
PENGECUALIAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23 121 CONTOH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 23 121
BAB 6 PPH PASAL 24 128
KETENTUAN YANG MENGATUR PPH PASAL 24 128
OBJEK PPH PASAL 24 128
PENGGABUNGAN PENGHASILAN PAJAK YANG BERASAL BARI LUAR NEGERI 128 MEKANISME PENGKREDITAN PPH YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI 128 CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 24 130
PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 24 136
BAB 7 PPH PASA22
KETENTUAN YANG MENGATUR 140
CARA PENGHITUNGAN PPH PASAL 25 140
ANGSURAN BULANAN PPH PASAL 25 APABILA DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS TAHUN PAJAK YANG LALU 141
ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK YANG BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN 141 ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR 142 ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA 142
ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SK LEWAT BATAS WAKTU 143 ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BARU 143
ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK BANK ATAU SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI 144
ANGSURAN PPH PASAL 25 BAGI BUMN/BUMD (522/KMK.04/2000) YANG TERAKHIR DISEMPURNAKAN DENGAN PERATURAN MENTERI MANGAN NOMOR PER-208/PMK.03/2009 144
ANGSURAN PPH PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU 145 ANGSURAN PPH PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA 145 PERLAKUAN AKUNTANSI PPH PASAL 25 146
BAB 8 PPH PASAL 26 148
KETENTUAN YANG MENGATUR 148 PEMOTONG PPH PASAL 26 148
SAAT TERUTANGNYA PAJAK 148
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 26 149 PERLAKUAN AKUNTANSI 152
BAB 9 REKONSILIASI FISKAL 154
KETENTUAN YANG MENGATUR 154
PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN AKHIR TAHUN 155
REKONSILIASI FISKAL (KOREKSI FISKAL) 158
JENIS-JENIS OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (1) UU NO. 36 TAHUN 2008 161 OBJEK PAJAK BENTUK USAHA TETAP (PASAL 5 UU N0.10 TAHUN 1994) 163
TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PASAL 4 AYAT (3) UU NO. 36 TAHUN 2008) 164 HARTA YANG DAPAT DISUSUTKAN MENURUT KETENTUAN FISKAL (PASAL 11 UU NO. 36 TAHUN 2008) 165 HARGA PEROLEHAN ASST TETAP (PASAL 10UUNO.36 TAHUN 2008) 166
METODE PENYUSUTAN ASST TETAP (PASAL 11 UU NO. 36 TAHUN 2008) 166
HARTA TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI (PASAL 11A UU NO.36TAHUN 2008) 168
PENGELOMPOKAN ASST TETAP UNTUK MENENTUKAN TARIF PENYUSUTAN BERDASARKAN (PMK NO. 96/PMK. 03/2009 BERLAKU PER 15 MEI 2009) 169
BIAYA-BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (PASAL 6 UU NO. 36 TAHUN 2008) 172 BIAYA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (PASAL 9 UU NO. 36 TAHUN 2008) 175
PENILAIAN PERSEDIAAN DALAM RANGKA MENGHITUNG HARGA POKOK PENJUALAN (PASAL 10 UU PAJAK PENGHASILAN) 177
SELISIH KURS MATH UANG ASING (PASAL 4 DAN PASAL 6 UU NO. 36 TAHUN 2008) 177
CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA UNTUK USAHA TERTENTU (PERATURAN MENTERI MANGAN RI NO. 81/PMK.03/2009) 177
CONTOH KASUS PENGHITUNGAN PPH AKHIR TAHUN (REKONSILIASI FISKAL) 182 LAMPIRAN 193
BAB 10 PPH PASAL 4 AYAT (2) 202
PPH ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 202
PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 203
PPH ATAS PENGHASILAN DAR[ USAHA JASA KONSTRUKSI 206
HADIAH UNDIAN 208
PPH ATAS BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN JASA GIRO 208
PPH ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI 210
PPH ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKS1 PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK 211
PPH DART TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA 212 PPH PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI 213
PPH ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA 214
PERLAKUAN AKUNTANSI 215
BAB 11 PPH PASAL 15 218
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI 218
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DALAM NEGERI 219
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN/PENERBANGAN LUAR NEGERI 220
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA 221
PERLAKUAN AKUNTANSI 222
BAB 12 PPH PASAL 19 224
KETENTUAN YANG MENGATUR 224
SUBJEK DAN OBJEK PPH PASAL 19 224
SYARAT WAJIB PAJAK MELAKUKAN REVALUASI 224 TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK 225 CARA MENGHITUNG PPH PASAL 19 226
PERLAKUAN AKUNTANSI 226
BAB 13 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 230
KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA 230
MEKANISME PEMUNGUTAN PPN INDONESIA 233
SUBJEK PPN 234
OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 235
BARANG, BARANG KENA PAJAK (BKP), JASA, JASA KENA PAJAK (JKP), BARANG TIDAK KENA PAJAK (NON-BKP), DAN JASA TIDAK KENA PAJAK (NON-JKP) 240
JASA TIDAK KENA PAJAK (PASAL 5, PASAL 6, PASAL 7, PASAL 8, PASAL 9, PASAL 10, PASAL 11, PASAL 12, PASAL 13, PASAL
14, PASAL 15, DAN PASAL 16 PP NO. 144 TAHUN 2000) 241
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) 243
SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG 245
FAKTUR PAJAK 248
PENGKREDITAN PAJAK KELUARAN DENGAN PAJAK
MASUKAN BERIKUT PELAPORANNYA 257
AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 270
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) 275
PEMBEBASAN PPNBM 280
FASILITAS 286
AKUNTANSI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 287
BAB 14 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 292
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 292
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(BPHTB) 316
BAB 15 BEA METERAI 332
DEFINISI BEA METERAI 332
OBJEK DAN TARIF BEA METERAI 332
SAAT DAN PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI 334
CARA PELUNASAN BEA METERAI 334
BEA METERAI ATAS DOKUMEN YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI
(PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985) 335
KETENTUAN KHUSUS 335
DALUWARSA 335
KETENTUAN PIDANA 336
PELUNASAN BEA METERAI DENGAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
(476/KMK.03/2002) 336
PERLAKUAN AKUNTANSI BFA METERAI 338
BAB 16 PAJAK RETRIBUSI DAERAH 340
PAJAK DAERAH 340 JENIS-JENIS PAJAK DAERAH 340
RETRIBUSI 343
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA 344
KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN 346
PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK DAERAH 347
GLOSARIUM G-1
DAFTAR PUSTAKA D-1
INDEKS 1-1
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar