Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi.Heru

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi.Heru

Judul Buku	:	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi
Pengarang	:	Heru Widodo
Penerbit	:	Sinar Grafika
Cetakan	:	Ke-1
Tahun Terbit	:	2015
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	324
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	15 x 21
Berat	:	400
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp       81,000	DISKON
Bayar	:	Rp       64.700
Stock	:	1

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi

Pengarang : Heru Widodo

Penerbit : Sinar Grafika

DAFTAR  ISI

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Dinamika Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung

1. Pemilihan Langsung untuk Jabatan Publik
2. Pemilihan Langsung Presiders dan Legislatif
3. Kepala Daerah Dipilih secara Demokratis
4. Pilkada
5. Pemilukada
6. E Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, atau Pemilihan Walikota
7. Pemilihan secara Serentak

Bab 3 Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Agung

1. Kemana dan Kapan Permohonan Diajukan?
2. Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005
3. Para Pihak
4. Cara Pengajuan Permohonan
5. Mediasi dan Jawab-menjawab
6. Pembuktian
7. Putusan
8. Upaya Hukum
9. Putusan Ultra Petita
10. Peralihan Kewenangan dan Masa Transisi

Bab 4 Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

1. Kewenangan Mengadili
2. Berlakunya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
3. Para Pihak
4. Objek Perselisihan
5. Cara Pengajuan Permohonan dan Registrasi Perkara
6. Pemeriksaan dan Pembuktian
7. Sidang Pendahuluan
8. Sidang Pemeriksaan
9. Sidang Pembuktian
10. Rapat Permusyawaratan Hakim
11. Putusan,

Bab 5 Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
2. Para Pihak dan Objek Perselisihan
3. Permohonan Pemohon
4. Jawaban Termohon
5. Keterangan Pihak Terkait
6. Pemeriksaan Perkara
7. Putusan
8. Mekanisme Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Caton Tunggal

Bab 6 Pelanggaran TSM dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Klasifikasi Pelanggaran. Proses yang TSM
2. Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011
3. Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Bab 7 Pelanggaran terhadap Rights to be Candidate dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010
2. Putusan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011

Daftar Pustaka

Lampiran

Profit Penulis

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article