| Judul Buku | : | PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016 | |
| Pengarang | : | Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak | |
| Penerbit | : | ANDI | |
| Cetakan | : | Ed. 18 | |
| Tahun Terbit | : | 2016 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 426 | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 19 x 23 | |
| Berat | : | 700 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 110,000 | diskon 15% |
| Bayar | : | Rp 93,500 | |
| Stock | : | 1 | |
PERPAJAKAN Edisi Terbaru 2016
Pengarang : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak
Penerbit : ANDI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2016
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2011
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2009
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2008
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2006
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2003
KATA PENGANTAR Edisi Revisi 2002
DAFTAR ISI
BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN
Bagian 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DEFINISI DAN UNSUR PAJAK
FUNGSI PAJAK
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
TEORI-TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIC
PENGELOMPOKAN PAJAK
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK
HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK
TARIF PAJAK
Bagian 2 PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PAJAK NEGARA
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
PENGERTIAN-PENGERTIAN
TAHUN PAJAK
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN PEMBAYARAN PAJAK SURAT KETETAPAN PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING
PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN
DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
PEMERIKSAAN
PENYIDIKAN
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK
KEWAJIBAN PEMBUKUAN/PENCATATAN
SANKSI PERPAJAKAN
SANKSI PIDANA
SANKSI ADMINISTRASI
SANKSI PIDANA
CONTOH FORMULIR
Nomor Pokok Wajib Pajak
SPT Tahunan PPh WP Badan
SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi
SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
SPT Masa PPN
Surat Setoran Pajak
BAB 3 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DASAR HUKUM
PENGERTIAN-PENGERTIAN
PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
SURAT PAKSA
PENYITAAN
LELANG
PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
GUGATAN
PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN
KETENTUAN PIDANA
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN
Bagian 1 PAJAK PENGHASILAN UMUM
PENDAHULUAN
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA MENGHITUNG
PENGHASILAN KENA PAJAK
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
TARIF PAJAK
CARA MENGHITUNG PAJAK
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
CARA MELUNASI PAJAK
Bagian 2 BENTUK USAHA TETAP
OBJEK PAJAK PENGHASILAN BUT
PENENTUAN LABA BUT
PERLAKUAN PAJAK ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DART SUATU BUT YANG DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA
Bagian 3 PENYUSUTAN, AMORTISASI, DAN REVALUASI
PENDAHULUAN
PENYUSUTAN
METODE DAN TARIF PENYUSUTAN
SAAT DIMULAINYA PENYUSUTAN
CONTOH PENGHITUNGAN PENYUSUTAN
AMORTISASI
METODE DAN TARIF AMORTISASI
CONTOH PENGHITUNGAN AMORTISASI
AMORTISASI BERDASAR METODE SATURN PRODUKSI
REVALUASI (PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP)
Bagian 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26
PENGERTIAN
PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21/26
WARE PAJAK PPh PASAL 21/26
TIDAK TERMASUK WARE PAJAK PPh PASAL 21/26
OBJEK PAJAK PPh PASAL 21/26
PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DART PENGENAAN PPh PASAL 21
BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN
DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN
TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BALI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP
SAAT TERUTANG
CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Bagian 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PENGERTIAN
PENGENAAN PPh PASAL 22
PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
SIFAT PEMUNGUT
Bagian 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PENGERTIAN
PEMOTONG PPh PASAL 23
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23
PENGECUALIAN OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 23
TARIF PEMOTONGAN
CARA MENGHITUNG PPh PASAL 23
Bagian 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
PENDAHULUAN
PENGGABUNGAN PENGHASILAN
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA
(PER COUNTRYLIMTATION)
RUGI USAHA DI LUAR NEGERI
PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN DI LUAR NEGERI CARA MELAKSANAKAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
Bagian 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PENDAHULUAN
CARA MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25
BEBERAPA MASALAH/KASUS UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PPh PASAL 25
HAL-HAL TERTENTU UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25
ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP BARU, BANK, BUMN, BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA
Bagian 9 PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORAN( PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI, YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN
YANG TIDAK DIKENAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN
BESARNYA PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
PERLAKUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAI KREDIT PAJAK
Bagian 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
WAJIB PAJAK PPh PASAL 26
OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26
SWAT PEMOTONGAN
PEMOTONG PAJAK
Bagian 11 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) (PPh YANG BERSIFAT FINAL)
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA, SEWA DAN IMBALAN JASA KONSULTAN DAN JASA KONSTRUKSI YANG DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PPh PASAL 4 AYAT (2))
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
USAHA JASA KONSTRUKSI
PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BAB 5 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
PENGERTIAN-PENGERTIAN
BARANG KENA PAJAK (BKP)
JASA KENA PAJAK (JKP)
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
DASAR PENGENAAN PAJAK
TARIF
MEKANISME PENGENAAN PPN
CARA MENGHITUNG PPN
CARA MENGHITUNG PPnBM
SAAT TERUTANG PAJAK
TEMPAT TERUTANG PAJAK
FAKTUR PAJAK
MEKANISME KREDIT PAJAK
PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
PENYERAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN
PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
FASILITAS PPN
BAB 6 BEA METERAI
DASAR HUKUM SEBAB-SEBAB DIKELUARKANNYA UU NO. 13 TAHUN 1985
TENTANG BEA METERAI PRINSIP UMUM PEMUNGUTAN ATAU PENGENAAN
BEA METERAI
PENGERTIAN
TARIF BEA METERAI Rp 6.000,00 DIKENAKAN ATAS DOKUMEN
TARIF BEA METERAI Rp 3.000,00 DIKENAKAN ATAS DOKUMEN
YANG TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI
SAAT TERUTANG BEA METERAI
PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI
CARA PELUNASAN BEA METERAI
CARA PENGGUNAAN BENDA METERAI
PEMETERAIAN KEMUDIAN
SANKSI-SANKSI
DALUWARSA
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
BAB 7 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DASAR HUKUM
ASAS
PENGERTIAN-PENGERTIAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK
SUBJEK PAJAK
TARIF PAJAK
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP), SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT), DAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
KEBERATAN DAN BANDING
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PEJABAT
SANKSI
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAB 8 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PENDAHULUAN
PENGERTIAN-PENGERTIAN
DASAR HUKUM
OBJEK PAJAK
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
DASAR PENGENAAN PAJAK, NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP), DAN TARIF PAJAK
CARA MENGHITUNG BPHTB
SAAT TERUTANGNYA PAJAK
TEMPAT PAJAK TERUTANG
KETENTUAN BALI PEJABAT
DAFTAR PUSTAKA
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar