| Judul Buku | : | Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini Disertai CD | |
| Pengarang | : | Anastasia Diana & Lilis Setiawati | |
| Penerbit | : | ANDI | |
| Cetakan | : | Edisi 1 | |
| Tahun Terbit | : | 2014 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 636 | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 19 x 23 | |
| Berat | : | 1100 | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 155,000 | DISKON |
| Bayar | : | Rp 123.900 | |
| Stock | : | 1 | |
Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini Disertai CD
Pengarang : Anastasia Diana & Lilis Setiawati
Penerbit : ANDI
DAFTAR ISI
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAN TATA CARA PERPAJAKAN
- SISTEM SELF ASSESMENT DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA
- PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
- PENYETORAN PAJAK
- PEMBUKUAN DAN PENCATATAN
- WAKIL WP UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
- SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
- PEMBETULAN
- PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI
- PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN PAJAK
- IMBALAN BUNGA
- GUGATAN WAJIB PAJAK
- KEBERATAN WAJIB PAJAK
- PENGAJUAN BANDING OLEH WAJIB PAJAK
- VERIFIKASI
- PEMERIKSAAN PAJAK
- PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
- PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
- HAK NEGARA ATAS UTANG PAJAK
- KEWAJIBAN PEJABAT PAJAK
- KETENTUAN MENGENAI PIHAK KETIGA YANG TERKAIT DENGAN WAJIB PAJAK
- SANKSI PIDANA PERPAJAKAN
BAB 2 SURAT PEMBERITAHUAN
- FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN
- KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
- JENIS SURAT PEMBERITAHUAN
- SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
- PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
- SURAT PEMBERITAHUAN MASA
- PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK
- SANKSI ADMINISTRASI BILA SPT TIDAK DISAMPAIKAN
- PELAPORAN BEBERAPA MASH PAJAK DALAM SATU SPT MASH OLEH WP KRITERIA TERTENTU
- PERKECUALIAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT
- PEMBETULAN SPT OLEH WAJIB PAJAK
- SANKSI ATAS SPT YANG TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP
- KASUS 1 (SPT 1770 S)
- KASUS 2 (SPT 1770) KASUS 3 (SPT 1771) P. KASUS 4 (LAMPIRAN 7A SPT 1771)
- KASUS 5 (SPT MASH PPN I I 11)
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN UMUM
- SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
- KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
- BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
- OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PERHITUNGAN PKP
- PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
- PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 MAT (2) / PAJAK FINAL
- FASILITAS PERPAJAKAN
- PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN
BAB 4 PAJAK PENGRASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
- BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN
- PENGELUARAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
- PENYUSUTAN
- AMORTISASI
- PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
- PENGHASILAN SUAMI-ISTERI
- TARIF PAJAK PENGHASILAN
- PERSEDIAAN
- PERHITUNGAN PKP DAN PPH TERUTANG DALAM SUATU TAHUN PAJAK
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN BADAN
- SUBJEK PAJAK BADAN
- BIAYA UNTUK MENDAPATKAN. MENAGIH. DAN MEMELIHARA PENGHASILAN
- PENGELUARAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
- PENYUSUTAN
E . AMORTISASI
- PERSEDIAAN
- PENGHASILAN KENA PAJAK
- TARIF PAJAK PENGHASILAN
- OBJEK PAJAK BENTUK USAHA TETAP (BUT)
- PENGHINDARAN PAJAK DAN HUBUNGAN ISTIMEWA
- PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
- PERTUKARAN, DAN PENGALIHAN HARTA
- SEWA GUNA USAHA
- KOREKSI FISKAL BALI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
- WAJIB PAJAK PPH PASAL 21
- BUKAN WAJIB PAJAK PPH PASAL 21
- PEMOTONG PPH PASAL 21
- BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21
- OBJEK PPH PASAL 21
- BUKAN OBJEK PPH PASAL 21
- BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSION
- PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
- DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21
- TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA
- CARA PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 TERUTANG
- KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
- CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 21
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
- PEMUNGUT DAN OBJEK PPH PASAL 22
- DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
- BESAR PUNGUTAN. SAAT TERUTANG, DAN PELUNASAN PPH PASAL 22
- PENYETORAN PPH PASAL 2 2
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
- OBJEK DAN TARIF PPH PASAL 2 3
- BUKAN OBJEK PPH PASAL 23
- PEMOTONG DAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH 23
- SAAT TERUTANG, PENYETORAN. DAN PELAPORAN PPH PASAL 23
- BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 2 3
BAB 9 KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
- SYARAT PENGKREDITAN PAJAK DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN
- PENGGABUNGAN PENGHASILAN
- PERLAKUAN TERHADAP KERUGIAN DI LUAR NEGERI
- BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
- PERMOHONAN PENGKREDITAN PAJAK LUAR NEGERI
- PEMBETULAN SPT TAHUNAN
BAB 10 PAJAK PENGRASILAN PASAL 26
- PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 26
- TARIF PEMOTONGAN DAN DASAR PENGENAAN PPH PASAL 26
- PEMOTONG PPH PASAL 26
- SAAT TERUTANG DAN PENYETORAN PPH PASAL 26
- HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPH PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
BAB 11 PAJAK PERTAMBARAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
- PENGUSAHA KENA PAJAK
- OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK
- DASAR PENGENAAN PAJAK KHUSUS
- PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN
- RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN
- SAAT DAN TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK
- PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK TERUTANG SERTA PENYAMPAIAN SPT MASH PPN
- BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
- FAKTUR PAJAK
- PEMUNGUT PPN
- VAT REFUND
- TANGGUNG JAWAB RENTENG ATAS PEMBAYARAN PAJAK
BAB 12 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- OBJEK PAJAK
- OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB
- SUBJEK PAJAK
- NOMOR OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- TARIF PAJAK
- DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
- SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
- PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, SPOP, DAN SPPT
- SURAT KETETAPAN PAJAK
- TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
- TEMPAT PEMBAYARAN
- PENGURANGAN PAJAK
- PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN/ PEMBATALAN SPPT, SKP ATAU STP PBB YANG TIDAK BENAR
- PERMOHONAN UNTUK MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN PBB
- PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- PENGAJUAN KEBERATAN
- JABATAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PAJAK
- KETENTUAN PIDANA
- OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN
- OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN
- OBJEK PAJAK DALAM BIDANG PERTAMBANGAN
- PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
BAB 13 BEA METERAI
- OBJEK BEA METERAI
- BUKAN OBJEK BEA METERAI
- SUBJEK PAJAK
- DOKUMEN PERBANKAN YANG DIKENAKAN BEA METERAI
- SAAT TERUTANG BEA METERAI
- BENDA METERAI DAN CARA PELUNASANNYA
- SANKSI ADMINISTRASI
- PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN
- KETENTUAN KHUSUS
- KETENTUAN PIDANA
BAB 14 CONTOH SOAL BREVET BESERTA PENYELESAIANNYA
SOAL BREVET A
SOAL BREVET B
GLOSARIUM
DAFTAR PUSTAKA
CD SUPLEMEN
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN
PBB SEKTOR PERKEBUNAN
PENGELOMPOKAN JENIS HARTA BERWUJUD
SOAL BREVET MANDIRI
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar