AKUNTANSI PEMERINTAHAN Deddi Nordiawan

AKUNTANSI PEMERINTAHAN Deddi Nordiawan

Judul Buku	:	AKUNTANSI PEMERINTAHAN Dilengkapi dengan CD
Pengarang	:	Deddi Nordiawan – Iswahyudi Sondi Putra – Maulidah Rahmawati
Penerbit	:	Salemba Empat
Cetakan	:	1
Tahun Terbit	:	2009
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	348
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	17 x 24
Berat	:	500
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp  114,900	DISKON15%
Bayar	:	Rp97,665
Stock	:	1

AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
Pengarang : Deddi Nordiawan – Iswahyudi Sondi Putra – Maulidah Rahmawati
Penerbit : Salemba Empat

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIN.
KATA PENGANTAR
BAGIAN I LINGKUNGAN PEMERINTAMAN INDONESIA
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Akuntansi Pemerintahan dalam Ilmu Akuntansi
B. Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan Perusahaan
C. Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan
D. Keuangan Negara. dan Perkembangannya
1. Sejarah Keuangan Negara
2. Keuangan Negara dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Rangkuman

BAB 2 ANGGARAN PEMERINTAH
A. Konsep Anggaran Pemerintah
B. Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah
1. Pendekatan Tradisional
2. Pendekatan Kinerja
3. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
4. Pendekatan Anggaran Berbasis Not
C. Struktur Anggaran Pemerintah
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1. Ruang Lingkup APBN
2. Format APBN
E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
E Proses Penyusunan APBD
1. Penyusunan Kebijakan Umttm APBD
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman
Penyusunan RKA SKPD
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD
Rangkuman
Lampiran 2.1 Mekanisme Dana Perimbangan
Lampiran 2.2 Teknik Pengisian RKA SKPD

BAB 3 PERBENDAHARAAN NEGARA
A. Ruang Lingkup dan Pejabat Perbendaharaan Negara
1. Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Gubernur/Bupati/Walikota
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Menteri Keuangan
5. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan, Daerah,
6. Bendahara
B. Pelaksanaan APBN
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN
5. Jenis Pembayaran
C. Pelaksanaan APBD
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
2. Penyusunan Anggaran Kas
3. Surat Penyediaan Dana
4. Surat Permintaan Pembayaran
5. Surat Perintah Membayar
6. Surat Perintah Pencairan Dana
7. Pelaksanaan Belanja
8. Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran
Rangkuman
Lampiran 3.1 Dokumen Pelaksanaan APBN
Lampiran 3.2 Dokumen Pelaksanaan APBD

BAGIAN 11 PRINSIP DASAR DAN GAMBARAN UMUM PROSES AKUNTANSI PEMERINTANAN
BAB 4 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
A. Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
B. Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik
C. Standar Akuntansi Pemerintah
D. Kerangka Konseptual
1. Tujuan Kerangka Konseptual
2. Entitas Pelaporan dan Pengguna Laporan Keuangan
3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan
4. Komponen Laporan Keuangan
5. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
6. Asunisi Dasar
7. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan
8. Prinsip Akuntansi
9. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
E. Strategi Penyusunan Standar di Negara Berkembang
1. Pendekatan Evolusioner
2. Pendekatan Transfer Teknologi
3. Penggunaan Standar Akuntansi Internasional
4. Strategi Situasional
Rangkuman

BAB 5 TEKNIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN
A. Persamaan Akuntansi Pemerintahan
B. Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran
1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen

BAB 6 LAPORAN MANGAN
A. Neraca
B. Laporan Kiner a Keuangan
C. Laporan Arus Kas
D. Laporan Perubahan Aset / Ekuitas Bersih
E. Catatan atas Laporan Keuangan
F Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
1. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
2. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Laporan Kinerja
4. Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan Dana
Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan
Rangkuman

BAGIAN III DEFINISI AWN SERTA METODE
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN LAPORAN KEUANGAN
BAB 7 PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
1. Klasifikasi Pendapatan
2. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan
3. Pen-yajian dan Pengungkapan Pendapatan
B. Belanja
1. Klasifikasi
2. Pengakuan dan Pengukuran Belanja
3. Penvajian dan pengungkapan
llustrasi Kasus
Rangkuman

BAB 8 PERSEDIAAN
A. Definisi Persediaan
B. Pengakuan Persediaan
C. Pengukuran Persediaan...,.
1. Pembelian
2. Produksi Sendiri
3. Cara Lainnya
D. Penyajian dan Pengungkapan
E. Ilustrasi Kasus
Rangkuman

BAB 9 INVESTASI
A. Definisi Investasi
B. Klasifikasi Investasi
1. Investasi Jangka Pendek
2. Investasi Jangka Panjang
C. Pengakuan dan Pengukuran Investasi
D. Metode Penilaian Investasi
E. Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan Investasi Jangka Pendek
F Perolehan, Hasil Investasi, dan Pelepasan
Investasi Jangka Panjang
G. Penyajian dan Pengungkapan
H. Ilustrasi Kasus
Rangkuman

BAB 10 ASET TETAP
A. Klasifikasi
B. Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap
C. Komponen Biaya Aset Tetap
D. Pengeluaran Setelah Perolehan
E. Perolehan.Aset secara Gabungan
F. Kon,shvksi dalam Pengerjaan
G. Penyusutan Aset Tetap
H. Penyajian dan Pengungkapan
I. Ilustrasi Kasus
Rangkuman

BAB 11 KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
A. Kewajiban
1. Definisi Kewajiban
2. Klasifikasi Kewajiban
3. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban
4. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban ,
5. Ilustrasi Kasus Kewajiban
B. Ekuitas Dana
1. Definisi Ekuitas Dana
2. Klasifikasi Ekuitas Dana
3. Laporan Perubahan Ekuitas Dana
Rangkuman

BAGIAN IV SISTEM AKUNTANSI PEMERINTANAN DI INDONESIA
BAB 12 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
A. Sistem Akuntansi Pusat
1. Jumal untuk Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
2. jurnal untuk Sistem Akuntansi Umum
B. Sistem Akuntansi Instansi
1. Sistem Akuntansi Keuangan
2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
3. Jurnal untuk Sistem Akuntansi Instansi
C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan
D. Laporan Keuangan Pernezintah Pusat

BAB 13 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHDAERAH—
A. Pendahuluan
B. Sistem Akuntansi Satuan Kerja
1. Akuntansi Pendapatan
1 Akuntansi Belanja
3. Akuntansi Aset
4. Akuntansi Selain Kas
5. Penyusunan Laporan Keuangan
C. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Akuntansi Pendapatan PPKD
2. Akuntansi Belanja PPKD
3. Akuntansi Pembiayaan PPKD
4. Akuntansi Aset PPKD
5. Akuntansi Utang PPKD
6. Akuntansi Selain Kas PPKD
7. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD
8. Akuntansi Konsohdator PPI(D
9. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
Rangkuman

DAFTAR PUSTAKA
INDEKS
PETUNJUK SINGKAT INSTALASI DAN PENGGUNAAN
SISTEM APLIKASI MANGAN DANAKUNTANSI SAKTI
TENTANG PENULIS

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article