Reformasi “Birokrasi Amplop” : Mungkinkah?, Dwiyanto Indiahono

Reformasi “Birokrasi Amplop” : Mungkinkah?, Dwiyanto Indiahono

Judul Buku	:	Reformasi “Birokrasi Amplop” : Mungkinkah?
Pengarang	:	Dwiyanto Indiahono
Penerbit	:	Gava Media
Cetakan	:	Cetakan Ke-1
Tahun Terbit	:	2006
Bahasa	:	Indonesia
Jumlah Halaman	:	175
Kertas Isi	:	HVS
Cover	:	Soft
Ukuran	:	14 x 21
Berat	:	300
Kondisi	:	Baru
Harga	:	Rp   35,000	diskon 20%
Bayar	:	Rp 28,000
Stock	:	1

Reformasi “Birokrasi Amplop” : Mungkinkah?
Pengarang : Dwiyanto Indiahono
Penerbit : Gava Media
Daftar Isi

Bagian Pertama
Pendahuluan
Bagian Kedua

Bab 1
Merubah "GEN" Kapitalisme ke Demokrasi Sosial
Relasi Antara Pasar (Market) dengan Pemerintah (Government)
Pilihan Publik (Public Choice)
Aktor Rasional
Catallacxy
Kapitalisme Masik ke Demokrasi Sosial

Bab 2
Biropatologi: dari Organisasi Weberian ke Organisasi yang Responsif
Aktor Rasional
Hierarchi
spesialisasi
Perspekfif Organisasi Publik dengan pendekatan lain
Organisasi sebagai Organisme
Organisasi sebagai Brain

Bab 3
Etika Administrasi: Bukan Permasalahan Individu
Decision Makers

Bab 4
Menderegulasi Pelayanan Publik
Responsibility of Public Policy
Gen Organisasi Publik
Menderegulasi Pelayanan Publik
Gen Primitif:
Lemahnya Korniftnen dan Jiwa Kompetisi
Menetapkan Service Charter
Sistem Pelayanan Satu Atap dan Pendelegasian Wewenang
Accountable: Sebuah Tuntutan Mendesak
Pelayanan Publik dan Kepentingan Publik
Administrasi Publik Klasik dan Pelayanan Klien
Managemen Publik dan Kepuasan Pelanggan
Pelayanan Publik Baru dan Kualitas Pelayanan bagi Warga Negara
Good Governance
The Governance
Karakteristik Governance Baru

Bagian Ketiga: Contoh-contoh Kasus Kebijakan Publik
Kasus Pertama:
Ingin Kebijakan yang Responsif?
Belajarlah dari Bojong!
Dari Bantar Gebang Ke Bojong, Awal Kisah: Bantar Gebang Tercemar!
"Rekonstruksi" Pemkab Bogor
Warga Bojong: "Pequangan Tak Pemah Berakhir"
Bojong Termasuk Wilayah Perluasan Kota
Rekayasa Analisis Dampak Ungkungan
Lahan “Membengkak"
Minimnya Sarana dan Prasarana Saat Uji Coba
Polisi "Bayaran?"
Kontra Menurut WALHI
Dukungan untuk Menolak TPST Bojong
Kesimpulan dan Rekomendasi "WALHI"
Sindrom Sampah
NIMBY Syndrom di Negara Maju
Penanganan Sampah di Hulu
Teknologi TPST Bojong
Unit Pemilahan.
Unit Pemadatan
Unit Incinerasi
Unit Pengolahan Lindi
Catatan Penting:
Analisis Perumusan Kebijakan
Agenda Setting
Pelajaran Berharga: Pentingnya Responsifitas dan Etika, Pengambilan Kebijakan
Decision Making is a Political Process
Responshity
Policy Ethics

Kasus Kedua:
Menderegulasi Kebijakan Gula:Antara Free Market dan Intervensi Pemerintah
Free Trade An Intervention Of International Market
An Unequality Of Sugar Suppliers
"Transhipment" Malaysia yang Patut Diperhitungkan
Intervening Market
Illegal Sugar the Dangerous Thing
Preskripsi

Kasus Kedga:
Kenakin BBM, Program Dana Kompensasi dan Logika Pro-Poor Policy
Pengantar
Economic Growth 2005
Jumlah Orang Miskin Indonesia
Kenaikan BBM: Kebijakan Krusial
Dana Kompensai BBM: Menurunkan Kemiskinan!
Beban Anggaran Besar: Subsidi Salah Sasaran.
Kompensasi BBM: Mengurangi Penduduk Miskin
Dampak Kenaikan BBM bagi
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia
Dana Kompensasi BBM-Subsidi Tepat Sasaran: Mengentaskan Kemiskinan
Angka Kemiskinan setelah Kenaikan Harga BBM: Sebuah Bukti Empirik 16
Dana Kompensasi dan Mekanisme Distribusi Kekayaan

Kasus Keempat
Desentralisasi Fiskal: Antara Tuntutan dan Hegemoni Kekuasaan
Desentralisasi Fiskal
Lemahnya Kontrol dan Akuntabilitas Alokasi Dana
Lemahnya Responsilitas Anggaran
Sulitnya Mencari Formulasi yang Berkeadilan
Komparasi Vertical and Horizontal Fiscal Imbalance Tahun anggaran 1990/1991 dengan Tahun 2001
Prasyarat Desentralisasi Fiskal: Sebuah Komitmen Politik
Democratic Approach: Is It Possible?
Transparanri
Partisipasi
Akuntabelitas
Komitmen Elit
Kesimpulan

Bagian Keempat: Penutup
Reformasi Bersyarat
Birokrasi
Komitmen Elit untuk Perubahan
Responsibilitas
Akuntabelitas

Tentang Penulis

KEMBALI KE HALAMAN AWAL

Share This Article