| Judul Buku | : | Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan | |
| Pengarang | : | Dr. Jan Hoesada, C.P.A., C.A | |
| Penerbit | : | Salemba Empat | |
| Cetakan | : | Cetakan Ke-1 | |
| Tahun Terbit | : | 2016 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 540 | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 17 x 24 | |
| Berat | : | 800 | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 134,900 | diskon 15% |
| Bayar | : | Rp 114,665 | |
| Stock | : | 1 | |
Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan
Pengarang : Dr. Jan Hoesada, C.P.A., C.A
Penerbit : Salemba Empat
DAFTAR ISI
Pengarang : Dr. Jan Hoesada, C.P.A., C.A
Penerbit : Salemba Empat
DAFTAR ISI
BAB 1 SEJARAH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1
Sejarah PP Nomor 24Tahun 2005 1
Sejarah PP Nomor 71 Tahun 2010 5
Perbedaan Mendasar PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 Strategi Pemerintah Menuju Era Baru 2015 6
Perbandingan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 Akrual 8
Sejarah PP Nomor 24Tahun 2005 1
Sejarah PP Nomor 71 Tahun 2010 5
Perbedaan Mendasar PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 Strategi Pemerintah Menuju Era Baru 2015 6
Perbandingan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 Akrual 8
BAB 2 KONSEP ENTITAS 15
StandarAkuntansi Pemerintahan 15
Standar dan Penjelasan 16
Entitas Desa 26
Entitas BLU 43
StandarAkuntansi Pemerintahan 15
Standar dan Penjelasan 16
Entitas Desa 26
Entitas BLU 43
BAB 3 AKUNTANSI DANA 45
Sejarah Akuntansi Dana 45
Berbagai Pengaturan 46
Sejarah Akuntansi Dana 45
Berbagai Pengaturan 46
BAB 4 KONVERGENSI AKUNTANSI 63
Globalisasi sebagai Pemicu Konvergensi Akuntansi 63
Era Konvergensi Akuntansi Dunia 67
Pengertian Konvergensi StanclarAkuntansi 67
Globalisasi sebagai Pemicu Konvergensi Akuntansi 63
Era Konvergensi Akuntansi Dunia 67
Pengertian Konvergensi StanclarAkuntansi 67
BAB 5 BASIS AKUNTANSI 111
Cash Basis 112
Obligation Basis 112
Accrual Basis 113
Modified Cash Basis 113
Modified Accrual 114
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran 114
Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Basis Kas 115
Keuntungan Menggunakan Basis Akrual 116
Cash Toward Accrual 117
Cash Basis 112
Obligation Basis 112
Accrual Basis 113
Modified Cash Basis 113
Modified Accrual 114
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran 114
Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Basis Kas 115
Keuntungan Menggunakan Basis Akrual 116
Cash Toward Accrual 117
BAB 6 GOOD PUBLIC GOVERNANCE 119
Good Public Governance 120
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran 128
Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran 128
Ikhtisar Sistem Pelaporan Pelanggaran 128
Undang-Undang dan PeraturanTerkait 129
Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran 130
Good Public Governance 120
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran 128
Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran 128
Ikhtisar Sistem Pelaporan Pelanggaran 128
Undang-Undang dan PeraturanTerkait 129
Struktur Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran 130
BAB 7 STRATEGI PENGANGGARAN 131
Penganggaran Strategic 135
Rencana Kerja, Sasaran jangka Pendek, dan Strategi Terpilih 136
Belanja Menurut Fungsi 137
Program/Proyek/Kegiatan dan jenis Belanja 138
Pemetaan Nama MataAnggaran 142
Agregasi RAPBN dan/atau Realisasi APBN 143
Government Financial Statistics (GFS) 143
Perubahan Paradigms pada DPR/DPRD 143
Perubahan Kualitas Bukti Transaksi 144
Penjelasan pada CaLK 145
Anggaran Berbasis Kinerja 147
Anggaran Berbasis Kas 156
Anggaran Berbasis Akrual 157
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran 166
Penganggaran Strategic 135
Rencana Kerja, Sasaran jangka Pendek, dan Strategi Terpilih 136
Belanja Menurut Fungsi 137
Program/Proyek/Kegiatan dan jenis Belanja 138
Pemetaan Nama MataAnggaran 142
Agregasi RAPBN dan/atau Realisasi APBN 143
Government Financial Statistics (GFS) 143
Perubahan Paradigms pada DPR/DPRD 143
Perubahan Kualitas Bukti Transaksi 144
Penjelasan pada CaLK 145
Anggaran Berbasis Kinerja 147
Anggaran Berbasis Kas 156
Anggaran Berbasis Akrual 157
Hubungan Basis Akuntansi dan Basis Anggaran 166
BAB 8 STRATEGI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 169
Pengendalian Internal Anti-KKN 172
Kerangka Kerja Bagi Pembuat Kebijakan Antikorupsi 174
Bagaimana Menyusun Badan Kelembagaan Antikorupsi 178
Pengembangan Control Self Assessment 180
Pengembangan Konsepsi Mawas Diri Berbasis CSA 186
Pengendalian Internal Anti-KKN 172
Kerangka Kerja Bagi Pembuat Kebijakan Antikorupsi 174
Bagaimana Menyusun Badan Kelembagaan Antikorupsi 178
Pengembangan Control Self Assessment 180
Pengembangan Konsepsi Mawas Diri Berbasis CSA 186
BAB 9 ANGGARAN STRATEGIS 191
APBN 191
APBD 200
Berbagai Aspek Strategis APBD 201
Anggaran Pendapatan 202
Anggaran Belanja Daerah 204
Risiko Fiskal 205
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal 207
Risiko Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah 208
Risiko Fiskal Pemerintah Daerah 212
Pengukuran Risiko Fiskal 214
Indikator Kinerja Ekonomi Pemda. 216
Kesimpulan dan Penutup 220
APBN 191
APBD 200
Berbagai Aspek Strategis APBD 201
Anggaran Pendapatan 202
Anggaran Belanja Daerah 204
Risiko Fiskal 205
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal 207
Risiko Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah 208
Risiko Fiskal Pemerintah Daerah 212
Pengukuran Risiko Fiskal 214
Indikator Kinerja Ekonomi Pemda. 216
Kesimpulan dan Penutup 220
BAB 10 HUBUNGAN APBN/APED DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Hubungan Belanja Bantuan Social dan Akuntansi 229
Hubungan Belanja Hibah danAkuntansi 230
Hubungan Belanja Pegawai dan Akuntansi 231
Hubungan Belanja Barang dan Akuntansi 233
Hubungan Belanja Modal dan Akuntansi 237
Hubungan Belanja Pembayaran Bunga Utang dan Akuntansi 238
Hubungan Belanja Subsidi danAkuntansi 239
Hubungan Belanja Lain-Lain danAkuntansi 249
Hubungan Belanja Bantuan Social dan Akuntansi 229
Hubungan Belanja Hibah danAkuntansi 230
Hubungan Belanja Pegawai dan Akuntansi 231
Hubungan Belanja Barang dan Akuntansi 233
Hubungan Belanja Modal dan Akuntansi 237
Hubungan Belanja Pembayaran Bunga Utang dan Akuntansi 238
Hubungan Belanja Subsidi danAkuntansi 239
Hubungan Belanja Lain-Lain danAkuntansi 249
BAB 11 DANA PERIMBANGAN 251
Asas Dekonsentrasi 251
Asas Pembantuan 252
Hubungan APBN dan APBD 252
Falsafah Alokasi Anggaran 255
Tugas Dekonsentrasi 256
Tugas Pembantuan 258
Pembinaan dan Pengawasan Dana Dekonsentrasi 264
Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan 265
Pemeriksaan 265
Sanksi 266
Asas Dekonsentrasi 251
Asas Pembantuan 252
Hubungan APBN dan APBD 252
Falsafah Alokasi Anggaran 255
Tugas Dekonsentrasi 256
Tugas Pembantuan 258
Pembinaan dan Pengawasan Dana Dekonsentrasi 264
Pembinaan dan Pengawasan Tugas Pembantuan 265
Pemeriksaan 265
Sanksi 266
BAB 12 MANAJEMEN BENCANA AKUNTANSI 267
Perencanaan Penghindaran Bencana 268
Pemulihan Pascabencana 269
Sistem Pengelolaan Pemulihan Pascabencana 270
Sistem Pertanggungjawaban Dana 271
Perencanaan Penghindaran Bencana 268
Pemulihan Pascabencana 269
Sistem Pengelolaan Pemulihan Pascabencana 270
Sistem Pertanggungjawaban Dana 271
BAB 13 BAGAN AKUN STANDAR 273
Pendahuluan 273
Basis Penyusunan Kode Akun Akuntansi 274
Berbagai Kiat Penyusunan Kode Akun Akuntansi 275
Chart of Accounts Terkait APBN/APBD 278
Kode Akun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) 280
Strategi Kode Akun Dirjen Anggaran 281
Pendahuluan 273
Basis Penyusunan Kode Akun Akuntansi 274
Berbagai Kiat Penyusunan Kode Akun Akuntansi 275
Chart of Accounts Terkait APBN/APBD 278
Kode Akun Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) 280
Strategi Kode Akun Dirjen Anggaran 281
BAB 14 PERATURAN DAERAH TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 289
Pendahuluan 289
Basis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 290
Sepuluh Kebijakan Akuntansi Utama yang Harus Ada dalam Peraturan Daerah Kesimpulan dan Penutup 296
Pendahuluan 289
Basis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 290
Sepuluh Kebijakan Akuntansi Utama yang Harus Ada dalam Peraturan Daerah Kesimpulan dan Penutup 296
BAB 15 PERJUANGAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Pendahuluan 297
Peran Akuntansi pada Departemen Perindustrian 297
Kebijakan Pendorong Kualitas Laporan Keuangan 300
PerluTindakan Nyata untuk Mengatasi KelemahanAkuntansi 300
Penutup 301
Pendahuluan 297
Peran Akuntansi pada Departemen Perindustrian 297
Kebijakan Pendorong Kualitas Laporan Keuangan 300
PerluTindakan Nyata untuk Mengatasi KelemahanAkuntansi 300
Penutup 301
BAB 16 SISTEM PENGENDALIAN PEMERINTAHAN 303
Dasar-Dasar Sistem Pengendalian 303
Konsepsi tentang jenis Pengendalian 304
Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintahan 305
Proses Pengendalian Manajemen 307
Kesimpulan dan Penutup 309
Dasar-Dasar Sistem Pengendalian 303
Konsepsi tentang jenis Pengendalian 304
Struktur Pengendalian Manajemen Pemerintahan 305
Proses Pengendalian Manajemen 307
Kesimpulan dan Penutup 309
BAB 17 UU NOMOR 6TAHUN 2014TENTANG DESA 311
Pendahuluan 311
Otonomi Daerah 311
Sejarah Pemerintahan Desa 313
Manajemen Keuangan Desa 321
Administrasi Desa 322
Desa sebagai Entitas Pelaporan LK 323
Kesimpulan dan Penutup 327
Pendahuluan 311
Otonomi Daerah 311
Sejarah Pemerintahan Desa 313
Manajemen Keuangan Desa 321
Administrasi Desa 322
Desa sebagai Entitas Pelaporan LK 323
Kesimpulan dan Penutup 327
BAB 18 ANGGARAN STRATEGIS DAN LAPORAN KEUANGAN DESA 329
Pendahuluan 329
Laporan Keuangan Desa 330
Landasan Strategis Desa 330
Contoh Aplikasi Perencanaan Anggaran Strategis 333
Penutup 343
Pendahuluan 329
Laporan Keuangan Desa 330
Landasan Strategis Desa 330
Contoh Aplikasi Perencanaan Anggaran Strategis 333
Penutup 343
BAB 19 AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH
Pendahuluan 345
Maksud,Tujuan, dan Manfaat Laporan Operasional 346
Akuntansi Pemerintah Daerah 348
Akuntansi Beban 352
Pendapatan-LO 358
Kesimpulan 358
Pendahuluan 345
Maksud,Tujuan, dan Manfaat Laporan Operasional 346
Akuntansi Pemerintah Daerah 348
Akuntansi Beban 352
Pendapatan-LO 358
Kesimpulan 358
BAB 20 AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 359
Pendahuluan 359
Akuntansi Pendapatan LRA 361
Akuntansi Belanja Tidak Langsung dalam LRA 363
Akuntansi Belanja Langsung dalam LRA 365
Akuntansi Belanja Modal dalam LRA 366
Akuntansi Surplus DefisitAPBD dalam LRA 366
Akuntansi Pembiayaan Pemda 367
Pendahuluan 359
Akuntansi Pendapatan LRA 361
Akuntansi Belanja Tidak Langsung dalam LRA 363
Akuntansi Belanja Langsung dalam LRA 365
Akuntansi Belanja Modal dalam LRA 366
Akuntansi Surplus DefisitAPBD dalam LRA 366
Akuntansi Pembiayaan Pemda 367
BAB 21 LATAR BELAKANG AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN 369
Basis Penyusunan SPAP Pendapatan-LO 369
Pengakuan Penclapatan Saat Penerimaan Penclapatan oleh KUN/KUD 372 Pengakuan Penclapatan Berbasis Akrual Paripurna 372
Bahan Pertimbangan Penyusunan PSAP Pendapatan-LO 376
Kesimpulan 378
Basis Penyusunan SPAP Pendapatan-LO 369
Pengakuan Penclapatan Saat Penerimaan Penclapatan oleh KUN/KUD 372 Pengakuan Penclapatan Berbasis Akrual Paripurna 372
Bahan Pertimbangan Penyusunan PSAP Pendapatan-LO 376
Kesimpulan 378
BAB 22 PENDAPATAN PAJAK LAPORAN OPERASIONAL 383
Pendahuluan 383
Berbagai jenis Pajak 387
Aspek Pengukuran Pajak 388
Akuntansi Pendapatan-LO Pajak Pemerintah Pusat 389
Akuntansi Penclapatan-LO untuk Penclapatan Pajak Pemerintah Provinsi 392
Akuntansi Pendapatan Pajak Pemerintah Daerah 394 Akuntansi Koreksi Fiskal
Kesimpulan dan Penutup 401
Pendahuluan 383
Berbagai jenis Pajak 387
Aspek Pengukuran Pajak 388
Akuntansi Pendapatan-LO Pajak Pemerintah Pusat 389
Akuntansi Penclapatan-LO untuk Penclapatan Pajak Pemerintah Provinsi 392
Akuntansi Pendapatan Pajak Pemerintah Daerah 394 Akuntansi Koreksi Fiskal
Kesimpulan dan Penutup 401
BAB 23 PENYUSUTAN ASETTETAP 403
Pendahuluan 403
Dua Puluh Lima Pemikiran di Balik Penyusutan AT 405
Penutup 417
Pendahuluan 403
Dua Puluh Lima Pemikiran di Balik Penyusutan AT 405
Penutup 417
BAB 24 AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN 419
Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman LuarNegeri(Per-aturanMenteriKeuanganNomor53/Pmk-010/2006) 424
Akuntansi Penerusan Pinjaman 426
Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman LuarNegeri(Per-aturanMenteriKeuanganNomor53/Pmk-010/2006) 424
Akuntansi Penerusan Pinjaman 426
BAB 25 AKUNTANSI DANA BERGULIR 429
Pengertian Dana Bergulir 429
KarakteristikAkuntansi Dana Bergulir 430
Entitas Terkait Dana Bergulir432
Pengertian Dana Bergulir 429
KarakteristikAkuntansi Dana Bergulir 430
Entitas Terkait Dana Bergulir432
BAB 26 AKUNTANSI PIUTANG 435
Pendahuluan 435
Pendapatan-LO Berbasis Akrual sebagai Pemicu Utama Munculnya Piutang 435 Tujuh Dimensi Masalah LO 436
Akuntansi Basis Kas dan LO dengan Akuntansi Basis Akrual 437
Perbandingan LRA dengan Anggaran Berbasis Kas dan LO dengan Akuntansi Berbasis Akrual (PP 24/2005 dan PP Full Accrual yang akan Datang) 438
Perbandingan LRA dengan Anggaran Berbasis Akrual dan LO dengan Akuntansi Berbasis Akrual 438
Pemilahan Penghapustagihan dan Penghapusbukuan Piutang 439
Pendapatan 439
Beban PiutangTidakTertagih 440
Akuntansi Tagihan atau Piutang Negara 441
Rumpun Hapus Buku (Write Off) 442
Mencermati Akuntansi Penghapusbukuan 442
Strategi PenghapusTagih Piutang 443
Kriteria HapusTagih Piutang 444
Kriteria Hapus Buku Piutang 445
Strategi Penghapusbukuan Piutang Negara 447
Pendahuluan 435
Pendapatan-LO Berbasis Akrual sebagai Pemicu Utama Munculnya Piutang 435 Tujuh Dimensi Masalah LO 436
Akuntansi Basis Kas dan LO dengan Akuntansi Basis Akrual 437
Perbandingan LRA dengan Anggaran Berbasis Kas dan LO dengan Akuntansi Berbasis Akrual (PP 24/2005 dan PP Full Accrual yang akan Datang) 438
Perbandingan LRA dengan Anggaran Berbasis Akrual dan LO dengan Akuntansi Berbasis Akrual 438
Pemilahan Penghapustagihan dan Penghapusbukuan Piutang 439
Pendapatan 439
Beban PiutangTidakTertagih 440
Akuntansi Tagihan atau Piutang Negara 441
Rumpun Hapus Buku (Write Off) 442
Mencermati Akuntansi Penghapusbukuan 442
Strategi PenghapusTagih Piutang 443
Kriteria HapusTagih Piutang 444
Kriteria Hapus Buku Piutang 445
Strategi Penghapusbukuan Piutang Negara 447
BAB 27 AKUNTANSI UTANG 449
Alasan Pinjaman Pemerintah 449
Obligasi Negara 451
Surat Utang Negara 452
Perbeclaan Instrumen Utang/Obligasi dan Saham 454
Dasar Umum Pemerintah Berobligasi 455
Kerangka Hukum Obligasi 456
Syarat Organisatoris Obligasi 456
Pemangku Kepentingan Obligasi 456
OJK dan Obligasi Daerah 457
Sistem APBD Dasar Berobligasi 459
Prinsip Ekonomi Pinjaman Berbasis Potensi Daerah 461
Alasan Pinjaman Pemerintah 449
Obligasi Negara 451
Surat Utang Negara 452
Perbeclaan Instrumen Utang/Obligasi dan Saham 454
Dasar Umum Pemerintah Berobligasi 455
Kerangka Hukum Obligasi 456
Syarat Organisatoris Obligasi 456
Pemangku Kepentingan Obligasi 456
OJK dan Obligasi Daerah 457
Sistem APBD Dasar Berobligasi 459
Prinsip Ekonomi Pinjaman Berbasis Potensi Daerah 461
BAB 28 AKUNTANSI VALUTA ASING 465
Pendahuluan 465
Saldo Pos-Pos Neraca dalam Mata UangAsing yang Didenominasikan dalam Rupiah 465
KewaiibandanTransaksiMenggunakan Mata UangAsing 466
Piutang dalam Mata UangAsing 468
Aset Pemerintah di Luar Negeri 468
Arus Kas dan Saldo Kas Sepenuhnya dalam Mata UangAsing 469
Full Disclosure 469
Kesimpulan 469
Pendahuluan 465
Saldo Pos-Pos Neraca dalam Mata UangAsing yang Didenominasikan dalam Rupiah 465
KewaiibandanTransaksiMenggunakan Mata UangAsing 466
Piutang dalam Mata UangAsing 468
Aset Pemerintah di Luar Negeri 468
Arus Kas dan Saldo Kas Sepenuhnya dalam Mata UangAsing 469
Full Disclosure 469
Kesimpulan 469
BAB 29 AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA 471
Pendahuluan 471
Tujuan 472
Basis SAP atau PSAP 472
Akuntansi Perolehan Aset atau Hak Sewa melalui Hampiran Sewa Guna Usaha 473
Bentuk Perikatan Sewa Guna Usaha 474
Pihak-Pihak yangTerlibat 476
Kontrak 477
Klaim 478
Pengakuan Akuntansi 478
Pengukuran Akuntansi Sewa Guna Usaha 479
Penyusutan AsetTetap Berasal dari Sewa Guna Usaha 480
Pelaporan dan Pengungkapan 1480
Penutup 482
Pendahuluan 471
Tujuan 472
Basis SAP atau PSAP 472
Akuntansi Perolehan Aset atau Hak Sewa melalui Hampiran Sewa Guna Usaha 473
Bentuk Perikatan Sewa Guna Usaha 474
Pihak-Pihak yangTerlibat 476
Kontrak 477
Klaim 478
Pengakuan Akuntansi 478
Pengukuran Akuntansi Sewa Guna Usaha 479
Penyusutan AsetTetap Berasal dari Sewa Guna Usaha 480
Pelaporan dan Pengungkapan 1480
Penutup 482
BAB 30 AKUNTANSI PENGAKUAN PENDAPATAN KONTRAK KARYA ATAU BAGI HASIL 483
Pendahuluan 483
Penerimaan Bagian Bagi Hasil yang Belum Final adalah Bijaksana 484
Bila Penerimaan Sementara Bagi Hasil Dilakukan oleh BP Migas sebagai Entitas dengan Pemisahan Harts Negara 484
Pajak Kontrak Production Sharing 485
PSAP:Akuntansi Bagi Hasil Produksi 486
Kesimpulan 486
Pendahuluan 483
Penerimaan Bagian Bagi Hasil yang Belum Final adalah Bijaksana 484
Bila Penerimaan Sementara Bagi Hasil Dilakukan oleh BP Migas sebagai Entitas dengan Pemisahan Harts Negara 484
Pajak Kontrak Production Sharing 485
PSAP:Akuntansi Bagi Hasil Produksi 486
Kesimpulan 486
INDEKS 1-1
Share This Article
0 comments:
Posting Komentar