| Judul Buku | : | POLITIK HUKUM | |
| Pengarang | : | Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH - H. Hasbi Ali, SH., MS | |
| Penerbit | : | Sinar Grafika | |
| Cetakan | : | Ke-3 | |
| Tahun Terbit | : | 2014 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 202 hlm | |
| Kertas Isi | : | HVS | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 15 x 23 cm | |
| Berat | : | 300 | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 66,000 | DISKON20% |
| Bayar | : | Rp 52800 | |
| Stock | : | 1 | |
POLITIK HUKUM
Pengarang : Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, MH – H. Hasbi Ali, SH, MS
Penerbit : Sinar Grafika
Pengarang : Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH, MH – H. Hasbi Ali, SH, MS
Penerbit : Sinar Grafika
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Perkembangan Politik Hukum Dalam Kurikulum
B. Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum
1. Politik Hukum sebagai Ter emahan Rechts Politiek
2. Politik Hukum Bukan Terjemahan dari Rechts Politiek
3. Politik Hukum Membahas Public Policy
C. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum
D. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang-undangan
E. Objek Kajian Politik Hukum
E Corak dan Karakter Produk Hukum
G. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
H. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum
A. Perkembangan Politik Hukum Dalam Kurikulum
B. Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum
1. Politik Hukum sebagai Ter emahan Rechts Politiek
2. Politik Hukum Bukan Terjemahan dari Rechts Politiek
3. Politik Hukum Membahas Public Policy
C. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum
D. Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundang-undangan
E. Objek Kajian Politik Hukum
E Corak dan Karakter Produk Hukum
G. Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum
H. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum
BAB 2 HUKUM YANG BERLAKU DAN PERUBAHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
A. Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum)
1. Ketentuan Hukum yang Berlaku
2. Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku
3. Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku
4. Metode Penemuan Hukum
B. Hukum clan Perubahan Kehidupan Masyarakat
1. Peran Hukum Dalam Perubahan Masyarakat
2. Hubungan Hukum dengan Perubahan Masyarakat
3. Hukum Dapat Mengubah Perilaku Masyarakat
A. Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum)
1. Ketentuan Hukum yang Berlaku
2. Kedudukan Ketentuan Hukum yang Berlaku
3. Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku
4. Metode Penemuan Hukum
B. Hukum clan Perubahan Kehidupan Masyarakat
1. Peran Hukum Dalam Perubahan Masyarakat
2. Hubungan Hukum dengan Perubahan Masyarakat
3. Hukum Dapat Mengubah Perilaku Masyarakat
BAB 3 HUKUM YANG HARUS DITETAPKAN (IUS CONSTITUENDUM)
A. Pengertian Ius Constituendum
B. Bentuk Ius Constituendum
1. Bahasa Sehari-hari dan Bahasa Hukum
2. Peraturan dan Ketetapan
3. Proses Penetapan Ketentuan Hukum
C. Sahnya Ius Constituendum
D. Kekuatan Hukum Ius Constituendum
A. Pengertian Ius Constituendum
B. Bentuk Ius Constituendum
1. Bahasa Sehari-hari dan Bahasa Hukum
2. Peraturan dan Ketetapan
3. Proses Penetapan Ketentuan Hukum
C. Sahnya Ius Constituendum
D. Kekuatan Hukum Ius Constituendum
BAB 4 PROSES PERUBAHAN IUS CONSTITUTUM MENJADI
IUS CONSTITUENDUM
A. Unsur-Unsur Ius Constituendum
B. Unsur-Unsur Perubahan Kehidupan Masyarakat
C. Membandingkan Unsur-Unsur Ius Constitutum dengan
Unsur-Unsur Perubahan Masyarakat
1. Perumusan Permasalahan
2. Penentuan Data yang Dicari
3. Analisis Data
4. Penentuan Filter
5. Menentukan Kesimpulan Ius Constituendum
D. Pelaku Proses Politik Hukum
IUS CONSTITUENDUM
A. Unsur-Unsur Ius Constituendum
B. Unsur-Unsur Perubahan Kehidupan Masyarakat
C. Membandingkan Unsur-Unsur Ius Constitutum dengan
Unsur-Unsur Perubahan Masyarakat
1. Perumusan Permasalahan
2. Penentuan Data yang Dicari
3. Analisis Data
4. Penentuan Filter
5. Menentukan Kesimpulan Ius Constituendum
D. Pelaku Proses Politik Hukum
BAB 5 PERUBAHAN POLITIK HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
A. Perubahan Politik Hukum Dalam Konstitusi
1. Perubahan Sistem Pemilihan Umum
2. Perubahan Sistem Kelembagaan DPR
3. Perubahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah
4. Perubahan Kekuasaan Presiders
5. Perubahan Kekuasaan Kehakiman
B. Perubahan Politik Hukum Pemerintahan Daerah
1. Demokrasi dan Distribusi Kekuasaan
2. Pergeseran Otonomi Daerah
3. Perubahan Otonomi Daerah
4. Perubahan Paradigms Otonomi Daerah
C. Perubahan Politik Hukum Agraria
1. Kurang Responsifnya Hukum Agraria
2. Ikhwal Politik Hukum Agraria
3. Perubahan Ekonomi Politik
D. Politik Hukum Islam clan Peradilan Agama
1. Perkembangan Politik Hukum clan Peradilan Agama
2. Hubungan Antara Pembaruan Peradilan Agama dan Kekuasaan Kehakiman
3. Politik Hukum Pemerintahan terhadap Peradilan Agama
4. Peradilan Agama yang Responsif
A. Perubahan Politik Hukum Dalam Konstitusi
1. Perubahan Sistem Pemilihan Umum
2. Perubahan Sistem Kelembagaan DPR
3. Perubahan Kekuasaan Pemerintahan Daerah
4. Perubahan Kekuasaan Presiders
5. Perubahan Kekuasaan Kehakiman
B. Perubahan Politik Hukum Pemerintahan Daerah
1. Demokrasi dan Distribusi Kekuasaan
2. Pergeseran Otonomi Daerah
3. Perubahan Otonomi Daerah
4. Perubahan Paradigms Otonomi Daerah
C. Perubahan Politik Hukum Agraria
1. Kurang Responsifnya Hukum Agraria
2. Ikhwal Politik Hukum Agraria
3. Perubahan Ekonomi Politik
D. Politik Hukum Islam clan Peradilan Agama
1. Perkembangan Politik Hukum clan Peradilan Agama
2. Hubungan Antara Pembaruan Peradilan Agama dan Kekuasaan Kehakiman
3. Politik Hukum Pemerintahan terhadap Peradilan Agama
4. Peradilan Agama yang Responsif
BAB 6 POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
A. Pembentukan Perundang-undangan
1. Corak Politik Perundang-undangan
2. Tingkat Perkembangan Masyarakat
3. Penggruh Global
4. Intervensi Asing dalam Pembentukan Undang-Undang
B. Sasaran Politk Perundang-undangan
1. Program Legislasi Nasional dan Daerah
2. Pengaruh Politik terhadap Kekuatan Hukum
3. Dimensi Politik Perundang-undangan
4. Politik sebagai Sumber Daya Hukum
5. Keadaan Hukum Dewasa Ini
6. Faktor Pengaruh Sistem Hukum Nasional
C. Politik dan Sistem Hukum Nasional
1. Hukum sebagai Bidang Pembangunan
2. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional
3. Penyusunan Kerangka SHN dan PPHN
A. Pembentukan Perundang-undangan
1. Corak Politik Perundang-undangan
2. Tingkat Perkembangan Masyarakat
3. Penggruh Global
4. Intervensi Asing dalam Pembentukan Undang-Undang
B. Sasaran Politk Perundang-undangan
1. Program Legislasi Nasional dan Daerah
2. Pengaruh Politik terhadap Kekuatan Hukum
3. Dimensi Politik Perundang-undangan
4. Politik sebagai Sumber Daya Hukum
5. Keadaan Hukum Dewasa Ini
6. Faktor Pengaruh Sistem Hukum Nasional
C. Politik dan Sistem Hukum Nasional
1. Hukum sebagai Bidang Pembangunan
2. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional
3. Penyusunan Kerangka SHN dan PPHN
BAB 7 PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
PROFIL PENULIS
KEMBALI KE HALAMAN AWALShare This Article
0 comments:
Posting Komentar